Luar Biasa, Bupati Sabar AS Dampingi Tim Penilai Ombudsman di Lapangan

Pasaman, - Tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengunjungi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pasaman, Kamis (04/07/2024).

Bupati Pasaman Sabar AS langsung mendampingi Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) yang dipimpin oleh Ketua Yunesa Rahman, didampingi Reza Kurniawan, dan Gilang Ramadan ke lokasi objek penilaian pelayanan publik di Dinas Pendidikan Pasaman.

Baca juga: Berantas Mafia Tanah, Leo Siagian: Cabut dan Batalkan HGU Cacat hukum

Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, Sukardi mengatakan, bahwa kunjungan Ombudsman untuk mengawasi dan melakukan penilaian terhadap pelayanan publik.

Baca juga: Hari ini, 6.904 Jemaah Haji Kembali ke Tanah Air dari Madinah

"Bahwa pada prinsipnya, Dinas Pendidikan Pasaman mau berubah untuk mendukung program visi misi Pemda Pasaman maupun program pemerintah pusat, " katanya.

Bupati Sabar AS mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas dipilihnya Dinas Pendidikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan akses pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

Baca juga: Update Kepulangan, 135.475 Jemaah Haji Telah Tiba di Tanah Air

Kemudian, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang efektif dan efisien, di samping sistem perencanaan yang baik, tentunya diperlukan juga sebuah sistem pelaksanaan dan pengawasan yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh proses pembangunan itu sendiri, kata Sabar AS.

"Ini sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang memiliki muatan tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dalam meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan, ” imbuh Sabar AS.

Baca juga: Besok 29 Juli, 20 Kloter Jemaah Haji Pulang ke Tanah Air, Ini Rinciannya

Sementara Ketua Tim Ombudsman Yunesa Rahman, mengatakan bahwa penilaian dilakukan dengan metode Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Untuk pencegahan mal-administrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik, " kata Yunesa Rahman.

Baca juga: Di Lampung, LaNyalla Ajak Warga PSHT Kembali ke UUD 45 Agar Kedaulatan di Tangan Rakyat

Kata Yunesa, ada kesan tersendiri dalam penilaian survey lapangan langsung yang didampingi kepala daerah.

"Ini luar biasa, baru pertama kalinya kepala daerah (Bupati) langsung mendampingi penilaian di lapangan, " ungkap Yunesa Rahman.